TINJAUAN HUKUM TERHADAP MEKANISME PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DAERAH PENGGANTI KEPALA DAERAH YANG HABIS MASA JABATAN SEBELUM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
Keywords:
Acting, Vacant Position, AppointmentAbstract
The background of this research is the appointment of acting regional heads to fill the vacancy of definitive regional head officials due to the postponement of regional elections in 271 regions in Indonesia which has caused problems in the administration of government in Indonesia. Therefore this study aims to find out how the legal review of the mechanism for appointing acting regional heads to replace regional heads whose term of office has expired before the simultaneous general elections in 2024, and to find out what impact the appointment of Acting regional heads carried out by the Ministry of Home Affairs has on the life of democracy and people's sovereignty . This research is a literature study and is a normative juridical law research that refers to legal norms. The type of data used is primary and secondary data. The data analysis technique applies qualitative research using a statutory approach and a conceptual approach by drawing conclusions using the deductive method. The results of this study are that the appointment of acting regional heads is not in accordance with the MKRI Decision Number 67/PUU XIX/2021 and the MKRI Decision Number 15/PUU-XX/2022 because it ignores the mandate of the decision in the form of establishing implementing regulations Article 201 UU 10/2016 and prohibiting the TNI and The National Police are active as acting officers. Basically the decision of the Constitutional Court is the final and binding decision. The authority of the Constitutional Court in examining laws against the 1945 Constitution places and becomes evidence for the Constitutional Court as a negative legislator. The appointment of acting regional heads is not in accordance with the principles of democracy because of the weak legitimacy of the local community, the weak supervision and control of the DPRD and the community as the holder of sovereignty, and the absence of accountability to the DPRD and the regional community.
References
Adena Fitri Puspita Sari, dan Purwono Sungkono Raharjo, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator”, dalam Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1., No. 1., (2022)
Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali di mulai pada tahun 1999-2002
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003)
Dadan Ramdani, S.H., Tesis : “Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022)
Emedia DPR RI, “Menilik Kisruh Penunjukan Pj. Kepala Daerah”, artikel dari https://emedia.dpr.go.id/article/menilik-kisruh-penunjukan-pj-kepala-daerah/. Diakses pada 6 Maret 2023.
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat(4)
Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Cet. Ke-2.
Laode Harjudin. et.al, “Menggugat Penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat Dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat” dalam Journal Publicuho, Volume 5., No. 4., (2022)
Lukman Santoso Az, Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi, (Yogyakarta: IAIN Po Press, 2016)
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) Cet. VII
Mochammad Tommy Kusuma, et.al. “Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024” dalam Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Volume 2., No. 2., (2022)
Muhadam Labolo, et.al., Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008)
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram Press, 2020)
Muhammad Aziz Maftuh, “Parliamentary Threshold Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 (Tinjauan Filosofis Asas Kedaulatan Rakyat)”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2020)
Munir Fuady, Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Cet.1
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015) Cet. Ke-10.
Nopyandri, “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945”, dalan Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2., No. 2., (2018)
Novendri M. Nggilu, “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 16., No. 1., (2019)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2015) Cet. Ke-10
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 95/PUU-XX/2022
Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 memutus pengujian Pasal 201 ayat (7) dan (8) UU No. 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan amar putusan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), Cet.I
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajawaliPers, 2013)
Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2009)
Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014).
Syarifuddin Usman, “Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai)”, dalam Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH), Volume 2., No. 1., (2022).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 201 ayat 9, 10, dan 11.
